Framework Audit Syariah Indonesia dan Arab Saudi

0
56

Semenjak krisis ekonomi di tahun 2008, Perbankan syariah mengalami pertumbuhan jauh lebih besar daripada perbankan konvensional. Bahkan, memperluas operasi ke negara maju termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Dengan cepatnya perkembangan dan perluasan yang terjadi, industri ini membutuhkan regulasi dan tata kelola Bank Syariah untuk menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi dalam memberikan jaminan mutlak kepatuhan syariah kepada para pemangku kepentingan dalam seluruh kegiatan dan operasinya. Audit syariah menjadi sangat penting karena melibatkan Dewan Syariah dan Auditor Internal.
Audit syariah adalah penilaian yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk memberikan penilaian independen dan jaminan obyektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam kaitannya dengan operasi Bank Syariah, dengan tujuan utama untuk memastikan kontrol internal yang sehat dan efektif untuk kepatuhan syariah. Pada dasarnya tujuan audit syariah dan audit internal sama, kedua jenis audit tersebut berfungsi sebagai kontrol dengan meninjau dan menilai kecukupan, efektivitas, dan legitimasi semua kontrol lain. Namun, audit syariah memiliki suatu nilai tambah untuk peran Dewan Syariah, terutama mengenai pengetahuan tentang proses implementasi produk dalam organisasi.
Di Indonesia sendiri praktisi audit di Indonesia masih mencari pedoman aturan yang tepat terkait lingkup, regulasi kerangka kerja, kualifikasi, dan independensi auditor syariah. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, sangat disayangkan jumlah auditor syariah yang dimiliki masih sangat terbatas. Hingga tahun 2014, tercatat hanya sekitar 54 orang yang memiliki Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS), dan akuntan publik yang dapat mengaudit Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baru berjumlah sekitar 30 Kantor Akuntan Publik (KAP).
Kerangka kerja (Framework) menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan audit syariah, karena berfungsi sebagai acuan bagi auditor dalam melaksanakan pemeriksaan pada perusahaan. Namun, kerangka kerja audit yang ada saat ini adalah kerangka kerja yang berdasarkan pada standar dan aturan untuk perusahaan konvensional. Padahal audit syariah memiliki landasan hukum tambahan yaitu aspek syariah berupa hukum dan prinsip syariah Islam. Aspek religiusitas ini tidak terdapat dalam standar audit konvensional. Sehingga, audit syariah memerlukan standar yang berbeda dan kerangka kerjanya harus memiliki acuan tersendiri.
Walaupun menurut sebagian DPS/internal auditor dan eksternal auditor kerangka kerja audit syariah di Indonesia cukup mengakomodir aspek syariah dalam kerangka kerja yang digunakan dan telah memiliki kerangka kerja yang cukup untuk melakukan audit syariah. Hal ini menandakan bahwa kerangka kerja tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga perlu ditinjau dan diperbaiki.
Secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka kerja pelaksanaan audit syariah yang sesuai dengan harapan semestinya. Namun dengan adanya PSAK syariah yang dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), auditor memiliki panduan audit syariah yang mengakomodir prinsip dan hukum syariah untuk melakukan audit laporan keuangan LKS.
Akan tetapi, kerangka kerja tersebut masih berupa panduan dan bukan standar yang khusus mengatur pelaksanaan audit syariah secara komprehensif dan belum secara lengkap mengatur pemeriksaan semua aspek yang memiliki risiko kepatuhan syariah. Sama halnya dengan kerangka kerja DPS saat ini yang hanya berupa pedoman yang dikeluarkan BI melalui Surat Edaran Bank Indonesia.
Hal serupa juga terjadi pada praktik audit syariah pada bank syariah di Arab Saudi. Bank syariah di Arab Saudi memiliki keputusan masing-masing tentang kepatuhan agama untuk transaksi dan kegiatannya. Yang artinya, setiap Bank Syariah di Arab Saudi sangat bergantung pada pembuat peraturan oleh masing-masing Bank Syariah terkait kesesuaian dengan Syariah. Dengan tidak adanya pedoman khusus yang dimiliki, pedoman yang dimiliki setiap Bank Syariah sangat tergantung pada pemahaman syariah dari pembuat peraturannya dan ini mungkin dapat berdampak pada tingkat kepercayaan antara Bank dan Investor.
Hal ini sangat disayangkan mengingat Arab Saudi merupakan salah satu pemain terbesar dalam industri keuangan Islam dan dipandang sebagai negara Muslim paling berpengaruh. Walaupun tidak memiliki pedoman khusus terkait praktik audit syariah, konsumen bank syariah di Arab Saudi umumnya puas dengan praktik perbankan Islam, tetapi mereka beranggapan bahwa operasi di Bank Syariah hanya sesuai secara syariah dan konsumen juga tidak setuju jika operasi perbankan syariah disediakan oleh bank konvensional.
Walaupun tidak memiliki pedoman khusus terkait audit syariah, baik Indonesia maupun Arab Saudi tetap dapat berkembang dengan baik. Namun sangat disayangkan jika ternyata otoritas masing-masing negara tidak mengubah sistem tata kelola mandiri ke tata kelola pusat agar lebih efektif dengan pesatnya perkembangan industri keuangan Islam saat ini, bisa saja Indonesia dan Arab Saudi akan tertinggal dalam upayanya untuk mendirikan sebuah peraturan dan tata kelola yang efektif dan efisien.

Referensi:
– Alahmadi A. Hatem, Hassan Ahmad F. S., Karbhari Yusuf, Nahar Hairul S. 2017. Unravelling Shariah Audit Pratice in Saudi Islamic Banks.
– Mardiyah Qonita, Mardian Sepky. 2015. Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia

Biodata Penulis
Nama : Oka Ajyad
TTL : Pontianak, 02 Mei 1997
Pendidikan : Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (Mahasiswa Aktif)
Kontak : okaajyad@gmail.com / 0812 2649 5844