Kusnadi Anggota DPRD Kabupaten Sintang : Pemda Sintang Jangan Berdiam Diri Dengan Langkanya Gas Tabung 3 Kilo

0
146

 

Kalbarinfo.com – Sintang – Langka nya Gas dengan tabung 3 Kilo di Kabupaten Sintang  hampir dirasakan  banyak masyarakat  beberapa bulan terakhir ini, Kelangkaan Gas 3 kilo ini tidak hanya dirasakan di kota kabupaten tapi juga di banyak kecamatan di sintang.

Kalau pun ketemu, harganya bukan main mahalnya keluh  Diah  warga Kelurahan baning , Kecamatan Sintang, kamis (22/11/2018). . Lantaran sudah berkeliling dari warung ke warung mencari yang jual gas 3 kilo, sekali ketemu harganya  Rp. 28.000,- ini sudah terlalu mahal alasan penjualnya mereka mendapat pasokan juga dengan harga yang tinggi,“Keadaan seperti ini tentu sangat menyulitkan masyarakat seperti kami” keluhnya dengan nada kesal.

Anggota DPRD Sintang, Kusnadi merasa prihatin dengan kondisi ini  “M asalah ini selalu berulang ,” katanya. Setidaknya ,menurut Kusnadi, kelangkaan Elpiji 3 kilo ini  tidak terus berulang, karena Pertamina sudah mengetahui betul kondisi di lapangan, terkait seberapa besar kebutuhan masyarakat. “Kalau langka itu kan berarti kurang suplai. Seharusnya Pertamina menambah pasokan. Supaya tidak langka berulangkali,” ujarnya.

Melambungnya harga Elpiji 3 kilo  tidak hanya terjadi di Kota Sintang saja, bahkan menurut Kusnadi, di wilayah Kecamatan Sepauk juga mengalami hal yang serupa. “Di Sepauk harga Elpiji 3 kilo  bisa tembus Rp30 ribu pertabungnya,” Ungkapnya

Ada dugaan pemerintah memang dengan segaja mengurangi suplai gas elpiji yang bersubsidi untuk diganti degan gas elpiji yang non subsidi.

Secara pribadi saya  sangat menolak hal tersebut. Menurutnya, pengurangan pasokan Elpiji 3 kilo yang bersubsidi  sangat tidak tepat. Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkannya. “Kami tidak sependapat kalau harus dikurangi. Yang ada saja masih kurang, kok mau dikurangi,” tuturnya.

Jika pengurangan pasokan menjadi dasar untuk pengalihan dari subsidi menjadi nonsubsidi, menurutnya , tentu kebijakan ini akan semakin menambah beban masyarakat. Tingkat perekonomian sebagian besar masyarakat kita ini menengah ke bawah, sangat tidak cocok kalau subsidi Elpiji dicabut.

Oleh karenanya, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk tidak berpangku tangan terkait persoalan tersebut. “Pemda boleh turut menyelesaikan masalah ini. Kan bisa, misalnya melalui sharing atau koordinasi dengan Pertamina,” pintanya. (KI )