APBD Perubahan Kabupaten Sintang Dipangkas Rp 16 Miliar

0
215
Sekda Sintang Yosepha Hasnah.

APB

KALBARinfo.com Pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi umum (DAU) untuk Kabupaten Sintang. Akibat pemangkasan ini, APBD Perubahan dilanda defisit. DAU Dipotong sebesar Rp 16 Miliar. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekda Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah.

Yosepha mengatakan kebijakan pemangkasan berlaku secara nasional. Pemerintah Pusat melakukan kebijakan pemangkasan pada APBN-P sebesar Rp 133 triliun, dimana Rp 65 triliun untuk kementerian dan Rp 68 triliun berupa pendanaan transfer ke daerah.

“Akibat dari pemangkasan kebijakan pemerintah pusat tersebut, DAU kita juga terpotong karena pendapatan negara juga alami penurunan sehingga tentunya terjadi penyesuaian terhadap dana perimbangan di seluruh Indonesia,” terangnya.

Dengan adanya pemangkasan tersebut, Yosepha mengaku tidak bisa berbuat banyak, sebab pemangkasan dibenarkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2016 tentang APBN. Peraturan tersebut sudah diturunkan ke semua provinsi untuk segera melakukan penyesuaian.”Artinya postur APBD-P kabupaten Sintang pasti akan turun,”imbunya.

Untuk menutupi defisit tersebut, Yospha menjelaskan, pihaknya harus melakukan rasionalisasi anggaran dengan membuat kebijakan baru. Di antaranya, pemda harus mengurangi perjalanan dinas.

“Dengan dipotongnya DAU kita, maka beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas akan kita kurangi,” ucapnya.

Dengan kondisi tersebut, Yospha mengaku, sudah disosialisasikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan kerja Pemkab Sintang. Seluruh OPD pun diminta untuk mengurangi perjalanan dinas. “seluruh SKPD sudah kami sampaikan agar dilakukan pengurangan perjalanan dinas,”tegasnya.

Ditambahkan Yoseha, melalui pemangkasan anggaran perjalanan dinas tersebut, diharapakan dapat menghemat anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang kedepannya.

“Tidak hanya pemangkasan anggaran perjalanan dinas saja, namun untuk kegiatan lainnya seperti makan dan minum serta pembelian alat tulis kantor juga dipangkas. Bahkan, untuk proyek fisik yang belum mendesak juga ditunda,” ujarnya mengakhiri pembicaraan.(KI)