KONSERVASI AIR : PRIORITAS UTAMA DI ERA OTONOMI DAERAH

0
13

Oleh :  Sri Agus Mulyono Peneliti Bidang Teknologi Lingkungan di Balai Riset Standarisasi (Baristand) Industri Pontianak.

Apabila kita menyimak mendalam media Kompas edisi selasa , 2 Agustus 2005, mengenai dukungan Prof. A. Mukthie Fajar dan Maruarar Siahaan, SH, dua anggota hakim  Mahkamah Konstitusi untuk menerima jucial review UU No 7/2004 tentang sumberdaya air yang amat tidak populis yang  ternyata kandas, maka  cepat atau lambat akan membawa polarisasi perubahan pengelolaan air yang lebih menekankan aspek ekonomi dibandingkan dengan dimensi social dan lingkungan.

Kalau kita mau jujur, apakah produk hukum tersebut menguntungkan khususnya di wilayah Kalimantan Barat, yang kaya sumberdaya air, tetapi masih kesulitan dalam mendapatkan sumberdaya air yang layak untuk menopang perikehidupan masyarakatnya ?

Di daerah Kalimantan Barat seperti Pontianak, Singkawang, Pemangkat, Sambas apabila dicermati mempunyai permasalahan yang unik mengenai konservasi air, yaitu munculnya banjir dan genangan.  Berdasarkan peta daerah rawan bencana milik BPBD Kalbar dinyatakan di provinsi ini terindikasi kawasan rawan banjir (Pontianak Post.co.id, 6 September 2017).   Kawasan yang rawan banjir adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan laut atau sungai dengan kelerengan <2 persen atau 2-8 persen. Hampir di seluruh Kalimantan Barat memiliki kawasan yang rawan banjir. Persoalan krusial yang ada selain intensitas hujan yang tinggi, didukung pula dengan aktifitas pasang surut dan sistim sanitari yang amat buruk.   Kiranya tidak berlebihan apabila dalam artikel ini saya menyampaikan  betapa perlunya kegiatan pengendalian banjir dan genangan yang melanda beberapa daerah di Kalbar, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam konservasi air, secara tuntas, yang  tidak hanya menyentuh aspek fisik saja, juga aspek social budaya/kepribadian yang akan mempengaruhi perilaku dimasa mendatang.

Kemudian dari olahan data kebencanaan BPBD 14 kabupaten kota juga menjabarkan secara rinci sebaran potensi rawan bencana banjir di Kalbar. Di Sambas terdapat 14 kecamatan dan 63 desa rawan banjir, Bengkayang 10 kecamatan dan 11 desa, Singkawang 4 kecamatan dan 18 kelurahan, Mempawah 7 kecamatan dan 30 desa, serta Kubu Raya 4 kecamatan dan 29 desa.  Di Ketapang terdapat 9 kecamatan rawan banjir, Landak 7 kecamatan dan 13 desa, Sanggau, 8 kecamatan dan 21 desa, Melawi 11 kecamatan dan 43 desa, Sintang 6 kecamatan dan 9 desa, serta Kapuas Hulu ada 11 kecamatan.

Bagaimana kegiatan pengelolaan sumberdaya air ini berkenaan dengan otonomi daerah, bila  kita tidak ingin dampak  yang muncul menjadi kerikil-kerikil yang menghambat perkembangan daerah yang akan berujung rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah setempat.

Apabila kita kaji, banjir dan genangan yang melanda Pontianak dan daerah lain di Kalimantan Barat  umumnya, dapat dibedakan menjadi (1) banjir yang terjadi akibat limpasan dari daerah atas/hulu, (2) banjir dan genangan lokal  karena hujan lokal dengan intensitas tinggi, (3) banjir dan genangan saat terjadi aktifitas pasang naik tertinggi air laut, atau dikenal dengan rob.

Melihat permasalahan yang terjadi, maka pengendalian banjir dan genangan yang mungkin dapat dilakukan antara lain (1) membuat aliran air pada saluran/parit atau sungai yang lebih lancar pada saat proses surut air laut, (2) mencegah aliran balik air laut melalui saluran/parit atau sungai pada waktu air laut pasang.

Pertanyaan kita,  apakah konsep ini dapat dilakukan ?.

Sumber : Pontianak Post.co.id, 6 September 2017

Kita lihat saja saat hujan diserta dengan pasang naik air laut, parit di Pontianak sudah tidak mampu lagi menampung debit air yang meningkat secara drastis untuk dialirkan ke saluran yang ada.  Yang kita lihat adalah sebaliknya, jalan-jalan lalulintaslah yang menjadi parit kagetan yang dilengkapi dengan luapan sampah dari parit yang bersangkutan.   Fenomena ini akan berbeda dengan kondisi banjir dan genangan yang terjadi di daerah Ngabang, Sanggau, Sambas dan wilayah lainnya. Kompleks memang apabila suatu dampak kerusakan lingkungan terjadi, dan kitapun harus dengan arif menyikapinya karena semuanya bermuara kepada kita sebagai pelaku  mengapa semua ini terjadi.

Dampak Sosial

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan berkenaan dengan penanganan banjir dan genangan yang terjadi di Kalimantan Barat khususnya wilayah dengan kepadatan penduduk masih jarang.  Penanganan banjir dan genangan dapat di lakukan melalui  (1) kegiatan fisik, yang mengatur  dan mengubah kondisi kondisi sungai atau parit sedemikian rupa, sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin.  Kegiatan ini sering dikenal dengan istilah ‘renaturalisasi sungai,parit’ (mengalamiahkan fungsi ekologi sungai/parit), bukan ‘netralisasi sungai’, (2) kegiatan non fisik, yang menyesuaikan sedemikian rupa, sehingga apabila terjadi banjir, maka kerugian yang ditimbulkan dapat diperkecil.

Kegiatan non fisik ini antara lain pengaturan tata guna lahan di dataran banjir, yang penggunaannya disesuaikan dengan kemungkinan terjadinya banjir dan genangan,relokasi penduduk dari daerah ancaman banjir, pemasangan sistim prakiraan dan peringatan  dini akan terjadinya banjir kepada masyarakat (early warning system), pengaturan elevasi lantai bangunan di daerah banjir, pembinaan kesadaran masyarakat  terhadap kejadian dan bahaya banjir.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik beberapa hal menarik bahwa  apabila pemerintah daerah setempat peduli dan berupaya untuk mengatasi persoalan banjir dan genangan di wilayah administratifnya masing-masing, maka dua aspek penting yang harus diperhatikan adalah  mengubah kondisi sungai/parit, dan yang penting mengubah perilaku dan adat kebiasaan masyarakat.

Pemberlakuan Undang-undang  tentang Otonomi Daerah, yang bergulir saat ini,sudah saatnya persoalan-persoalan lingkungan yang telah ada di depan mata kita segera dicarikan solusinya.   Bila tidak segera dicarikan solusinya, maka pengembangan  dari berbagai sektor dapat terhambat.   Apalagi permasalahan yang muncul akibat dampak social  yang tidak tuntas penyelesaiannya, dan tolok ukur yang dipakai adalah skala nasional, maka  dengan berlakunya  otonomi daerah akan menjadi persoalan yang besar, yang akan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah setempat.

Bersediakah para stakeholders menerima hal demikian ?

Banjir yang melanda Desa Gamang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Jumat (8/11/2013). TribunSingkawang.com :

 

 

Implikasi Umum

Kebijakan konservasi air di wilayah Kalimantan Barat  berkenaan dengan era otonomi daerah, dituntut adanya  suatu pemahaman  yang multi dimensi, dengan melihat  sungai dengan kacamata yang seragam yaitu sebagai sumberdaya alam mengalir  yang tidak mengenal batas administrasi, sehingga  berbagai konsekuensi perlu dipertimbangkan dalam pengaturan desentralisasi pengelolaannya.

Hal ini mengandung pengertian, manfaat atau dampak negatif di bagian hulu menimbulkan konsekuensi biaya sosial  di wilayah administratif  bagian hilir, sehingga perlu pengaturan pembagian pembebanan dan pendapatan secara proporsional antara pemerintah daerah yang terlibat.

Pengarsipan  data fisik sungai sangat diperlukan dan sangat besar manfaatnya, termasuk di dalamnya batas-batas penguasaan  lahan.   Kelak apabila muncul persoalan baru, masih ada bukti  yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan besar kita semua, apakah sudah ada di masing-masing wilayah di Kalimantan Barat,  peta wilayah banjir dan genangan, dan selalu di-update polarisasi perubahannya sepanjang tahun ?

Bagaimana progress  penanggulangan yang telah dicapai oleh para penentu kebijakan dan disampaikan oleh masyarakat secara transparan ? Kiranya belum ada istilah terlambat, dan akan lebih bijaksana apabila kita berani secara gagah menyampaikan  pernyataan ‘daripada tidak melakukan apa-apa’(*)