0
76

MANAJEMEN LIMBAH CAIR INDUSTRI

LANGKAH STRATEGIS  PENGELOLAAN  KUALITAS AIR SUNGAI  (KAPUAS)

Oleh Sri Agus Mulyono Peneliti Bidang Teknologi Lingkungan di Balai Riset Standarisasi (Baristand) Industri Pontianak

Pengendalian pencemaran  sungai saat ini yang bertumpu pada ’end pipe’/titik pembuangan akhir, perlahan-lahan kiranya perlu kita tinggalkan.

Paradigma baru mengenai pengendalian dan pengelolaan di sumber pencemar,   merupakan salah satu aspek menejemen  kualitas air  yang  harus terus disosialisasikan untuk mengurangi tekanan lingkungan yang akhir akhir ini terus mengemuka di berbagai media pemberitaan.

Suatu pernyataan yang cukup klasik  tetapi sering menjadi bahan pembicaraan dalam seminar-seminar, topik berita di media masa kita, adalah  sinergi gatra lingkungan dengan gatra pembangunan yang masih mencari format sehingga tidak muncul konflik kepentingan.  Persoalan lingkungan yang cukup  krusial saat ini diantaranya  potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh aktifitas industri  yang kurang toleran dengan arti pembangunan yang berwawasan lingkungan.  Usaha-usaha untuk menekan laju pencemaran di berbagai wilayah  melalui pendekatan undang-undang ternyata belum memberikan hasil yang menggembirakan.

Hal ini dapat dilihat dengan masih jarangnya industri yang ada melakukan pengelolaan dampaknya sesuai dengan janji yang dituangkan dalam dokumen kelayakan lingkungan, dan dilaporkan kepada instansi teknis terkait secara teratur.   Di satu sisi,  dalam penegakan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pencemaran oleh instansi teknis terkait, masih banyak dijumpai kendala.   Mungkin tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa hukum lingkungan merupakan hal yang  relatif baru dan sangat kompleks meskipun Indonesia telah membuat komitmen terhadap lingkungan yang lestari sudah diawali sekitar 20 tahun yang lalu.

Kenapa demikian?   Berbicara tentang hukum lingkungan harus dimulai dari policy, dilanjutkan ke tahap pengaturan, pelaksanaan hingga penegakannya.  Dalam prakteknya, implementasi dari hal tersebut adalah munculnya benturan berbagai kepentingan yang berujung pada perbedaan persepsi antara para penegak hukum lingkungan.   Dapat diambil teladan,  bagaimana sulitnya perjalanan pebuktian kasus lingkungan di yang terjadi di berbagai wilayah yang diinisisasi oleh instansi lingkungan hidup terkait , dan berakhir dengan  tidak terbuktinya tindak pencemaran.

Masih lemahnya upaya penegakan hukum lingkungan yang terjadi, dapat ditentukan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang berujung masih kurangnya bukti yang akurat sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum di persidangan.  Dan itu diperlukan kerja sama dengan seluruh jajarannya untuk terus  berusaha membenahi kekurangan-kekurangan di sektor internalnya.  Implikasi dari penrnyataan diplomatif tersebut, bisa saya terjemahkan  bahwa pembuktian  unsur hubungan  sebab akibat  antara perbuatan pencemar dengan kerugian  kerusakan tidaklah mudah meskipun data dan verifikasi telah dita lakukan.   Selain itu sanksi administratif bagi pelaku pencemaran yang belum sepenuhnya mampu ditegakkan, karena didominasi oleh pertimbangan ekonomi, sosial dan politis.

Beberapa hal yang dapat  dilakukan untuk mencegah sehingga kejadian  tersebut tidak berulang, maka upaya  penegakan hukum yang cukup kuat bagi pelaku industri, khususnya untuk melakukan pengelolaan di sumbernya,  merupakan langkah yang  tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Persoalan  yang kita rasakan saat ini  adalah masih banyak industri yang ada dan akan dibangunan di Kalimantan Barat khususnya, masih mengeksternalkan biaya lingkungan  atas biaya produksi sehingga  mengakibatkan  biaya sosial meningkat karena munculnya potensi konflik  dengan masyarakat.    Muara dari dampak yang tidak tertangani dengan cepat dan tepat adalah persepsi  masyarakat setempat yang tidak mejamin keberlanjutan industri yang bersangkutan.

Pelabuhan Dwikora Pontianak-Taman Alun Kapuas

Sumber foto : http://static.panoramio.com

 

 

Instrumen Pengatur  Dalam  Mengatasi Persoalan Pencemaran

Sudah merupakan hal yang sering kita dengar dan baca, dalam setiap seminar,lokakarya  yang dilakukan di Pontianak mengenai percepatan penanggulangan pencemaran yang terjadi di manapun, bahwa hal  yang  cukup mendesak untuk diagendakan adalah :

  1. Peningkatan kesadaran sosial dengan instrumen tata nilai sosial. Saat ini, keadaran terhadap tata nilai sosial pelaku industri terhadap komunitas masyarakat di sekitarnya masih memprihatinkan.  Kita bisa melihat dengan mudah, bahwa kesadaran sosial suatu industri akan baik apabila aktifitas yang dilakukan oleh industri yang bersangkutan tidak merugikan, tidak menyusahkan masyarakat, dan dapat memberikan kontribusi kenyamanan lingkungan bagi masyarakat.
  2. Penataan dan penegakan dengan instrumen  peraturan perundangan melalui mekanisme ’command and control’.   Apabila pelaku industri  tidak mematuhi peraturan lingkungan terkait, maka  fungsi   perintah, paksaan, larangan dan sangsi adminsitratif, pidana dan/atau perdata merupakan hal yang bersifat mengikat industri yang bersangkutan.    Instansi teknis lingkungan hidup  berinisiatif aktif untuk mengawasi, sedangkan pelaku industri sebagai obyek pasifnya.   Hingga saat ini, kalau kita melihat  di  Kalimantan Barat, bahwa fungsi ini masih berjalan di tempat  dan belum menjadi ’pedang’ untuk menyelesaikan persoalan lingkungan yang terjadi.   Sekali lagi, ketergantungan pada sektor industri untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi  daerah merupakan  aspek politis yang diambil dengan mengesampingkan aspek lingkungan sebagai daya dukung keberlanjutannya.
  3. Memberikan kebebasan pelaku industri untuk memilih dengan instrumen  ekonomi, sebagai alternatif pengambilan langkah mengatasi pencemaran yang terjadi, dengan biaya yang paling murah.   Pelaku industri selanjutnya berinisiatif  memilih  melengkapi industrinya dengan instalasi pengolahan limbah yang tidak memenuhi syarat dengan biaya tinggi, dengan pengolahan limbah  yang memenuhi syarat dengan biaya/iuran yang rendah.

Suatu  hal yang penting  dalam mengatasi persoalan limbah cair industri di masa depan, adalah pengolahan limbah yang tidak bertumpu pada pendekatan perintah dan larangan melalui peraturan perundang-undangan, maupun kesadaran secara sukarela dari pelaku industri untuk mengikuti instrumen pengatur di atas,  tetapi melalui pendekatan ekonomi sebagai pengatur  strategis dalam pengelolaan limbah cairnya.   Para pelaku  pengolahan limbah cair  harus mempunyai peran yang serasi dan seimbang dalam suatu pola kemitraan.   Langkah-langkah konkrit yang diambil antara lain menetapkan ijin perijinan pembuangan limbah cair berdasarkan  daya dukung dan beban perairan setempat;  menetapkan sistim iuran/pungutan pembuangan limbah cair (discharge fee) yang dijiwai ’polluter pays principles’.

Manajemen Limbah Cair Industri Sebagai Salah Satu  Aspek Manajeman  Kualitas Air  Sungai Kapuas

Manajemen kualitas air merupakan pengelolaan air secara keseluruhan  yang meliputi kontrol  terhadap kualitas air, kualitas air tanah dan air permukaan, dan kontrol buangan air limbah serta sumber ’non point disturbance’ lainnya.

Tujuan akhir dari pengelolaan ini adalah untuk mencapai kualitas air  yang sesuai dengan peruntukan masing-masing sungai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.   Perangkat hukum yang  mengawalnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Langkah teknis para pelaku industri dapat dilakukan melalui penetapan prosedur operasional  seperti pemantauan aliran air permukaan, pemantauan buangan limbah, yang telah dilengkapi dengan instalasi pengolahan yang memadai.

Apapun yang dilakukan untuk menjaga kualitas air sungai Kapuas hingga saat, hanya akan efektif  dan berjangka panjang  jika dilakukan dengan biaya operasional yang rendah, dan itu merupakan nilai kompetitif  yang akan diikuti oleh para pelaku industri.   Upaya minimisasi limbah dapat dilakukan melalui reformulasi produk, modifikasi proses, perencanaan ulang  peralatan, dan pemulihan sumber daya.   Langkah akhir  dari upaya minimisasi limbah yang dihasilkan tersebut,  adalah mengolah limbah cair  dengan instalasi pengolahan yang sesuai  ,yang  merupakan konsekuensi dari  ’polluter pays principles’.

Langkah lain yang dapat dilakukan oleh para pelaku industri dalam mengalokasikan  beban biaya pengolahan secara kolaboratif (komunal),  yaitu dengan metode ’Zoned Optimation Methods’.  Tiga metode  pengalokasian biaya pengolahan (Rich, 1973: 255-256 dalam Adiyanti, 1997) adalah :

(1) Uniform Treatment Methods, yaitu penetapan prosentase penurunan BOD pada masing-masing  sumber pencemar sebelum dibuang ke sistim perairan.   Metode ini merupakan metode yang sering dijumpai di Kalimantan Barat, karena mudah untuk dilakukan pemantauan oleh instansi teknis lingkungan.  Metode ini tidak fair, karena banyak sumber penghasil limbah cair diwajibkan meningkatkan efisiensi pengolahan limbahnya, sementara badan air penerimanya masih mampu mendukungnya (tidak berada dalam kondisi kritis);

(2) Cost Minimization Methods, yang menetapkan  tingkat penurunan BOD pada masing-masing sumber pencemar yang disesuaikan dengan kondisi sistim perairan setempat, untuk mencapai kebutuhan oksigen terlarut dengan biaya minimum.   Metode ini cukup fair, karena sumber yang tidak berpotensi menurunkan kandungan oksigen terlarut, tidak  memerlukan instalasi pengolahan limbah sehingga tidak memerlukan biaya yang besar dalam pengelolaan loingkungannya;

(3) Zoned Optimization Methods, yang merupakan kombinasi  dan penyemprnaan 2 metode yang telah ada.  Karakteristik metode ini adalah perairan yang akan menampung effluent/limbah, dibagi menjadi beberapa wilayah geografis,dan tingkat pengolahan pada masing-masing wilayah ditentukan untuk memenuhi kandungan oksigen terlarut dengan biaya minimum.

Apabila hanya ditetapkan satu wilayah, maka metode ini sama dengan metode pertama, dan jika  wilayah ditetapkan  untuk masing-masing  sumber pencemar, maka metode ini sama dengan metode yang kedua.   Apabila peng-wilayahan ditetapkan berdasarkan letak geografis sebagai dasarnya, maka dihasilkan  data spasial derajat pengolahan yang sama untuk lokasi industri yang letaknya berdekatan.   Nilai kompetitif metode ini adalah mudah dilakukan pemantauan dan biaya pengolahan yang rendah karena dilakukan secara kolaboratif/komunal.

 

Dua hal yang penting  dalam menggunakan metode tersebut, adalah (1) kandungan oksigen terlarut dalam sistem  perairan yang bersangkutan tidak boleh  lebih rendaah dari kandungan oksigen terlarut yang ada sebelum program  kontrol  dilakukan, dan (2) tidak boleh ada satu sumberpun yang membuang limbahnya dengan kandungan BOD, melebihi yang telah dibuang sebelum program kontrol dilakukan.

 

Evaluasi Manajemen Kualitas Air Sungai Kapuas

Tekanan sungai Kapuas terhadap aktifitas di sempadannya kiranya perlu kita waspadai bersama, mengingat  daya dukung perairan tersebut mempunyai batas toleransi untuk dapat melakukan ’recovery/ penjernihan kembali secara alami.  Kompleksnya fungsi sungai Kapuas menuntut semua pihak dan sektor penggunanya untuk dapat  secara arif dalam melakukan pengelolaan dengan instansi lingkungan hidup sebagai ’leading’ sektornya.

Terganggunya kualitas air sungai Kapuas saat ini merupakan implikasi belum terselesaikannya persoalan lingkungan yang telah terjadi di masa sebelumnya, sehingga beban pengelolaan menjadi semakin bertambah magnifikasinya.

Evaluasi keberhasilan manajemen kualitas air sungai Kapuas dapat dilakukan melalui kegiatan audit lingkungan terhadap air yang digunakan di lokasi  industri.   Aspek yang dikaji antara lain prosedur manajemen air, kelayakan finansial, konsumsi air, monitoring, upaya konservasi air yang telah dilakukan oleh pelaku industri.

 

Kesimpulan

Hal  menarik yang dapat kita maknai dalam kompleksnya pengelolaan sungai Kapuas  hingga saat ini, adalah :

  • Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, hanya dapat dilakukan apabila kebijakan lingkungan menjadi bagian dari strategi  pembangunan  ekonomi yang dilaksanakan, serta adanya kesadaran dan kemampuan untuk mengintegrasikan secara penuh dan efektif kegiatan industri dan konservasi lingkungan.
  • Manajemen limbah industri yang terintegrasi, yang menggunakan sungai Kapuas sebagai sumber air bagi proses produksinya, memang belum banyak dilakukan di Kalimantan Barat, meskipun industri yang berkembang hingga saat ini telah banyak mengganti  teknologinya dengan teknologi yang modern.

Lebih ironisnya lagi, tahap pengolahan limbah yang sudah menjadi tanggungjawab pihak industri, masih dirasakan sebagai biaya beban bagi proses industrinya.   Sesungguhnya, apabila pengalokasian air  sungai Kapuas sebagai bagian dari manajemen air yang dilakukan secara terintegrasi oleh beberapa  pelaku industri, dengan menggunakan ’Zoned Optimization Methods’, maka pengurangan beban biaya pengolahan pencemaran menjadi lebih ringan, dan dapat dilakukan dengan sendirinya.

  • Pengelolaan limbah industri saat ini, tidak semata-mata bertumpu pada pendekatan perintah dan larangan, maupun tata nilai sosial yang bersifat sukarela, tetapi juga harus bertumpu pada pendekatan manajemen ekonomi melalui penerapan ’discharge fee’, sebagai instrumen pengatur strategis dalam pengelolaan limbah industri, sehingga memberikan hasil yang efektif dalam usaha memperbaiki kualitas air sungai Kapuas.

 

Apalagi, kiranya hanya moral dan tanggungjawab terhadap publik-lah yang  yang akan menjadi muara akhir  terhadap apa yang telah terjadi saat ini.   Ketika sungai terakhir telah kering,dan ikan satu-satupun telah mati Kiranya baru tersadar, bahwa manusia tidak bisa memakan uang

 

Sumber :

Sunaryo, T.M.  1997.  Instrumen ekonomi Sebagai Pengatur Strategi Dalam Pengelolaan Limbah Industri.  Alami Vol. 2 Nomor 2 Tahun 1997. Jurnal Air, Lahan, Lingkungan Dan Mitigasi Bencana.  BPP Teknologi. Jakarta.

Adiyani, S.  1997.   Manajemen Limbah Cair Industri Sebagai Salah Satu Aspek Manajemen  Kualitas Air.   Alami Vol. 2 Nomor 2 Tahun 1997. Jurnal Air, Lahan, Lingkungan Dan Mitigasi Bencana.  BPP Teknologi. Jakarta.

Rich, L.G.  1973.  Environmental Systems Engineering.  McGraw Hill Kogakusha, Ltd. Tokyo, pp. 254-278.